Ahmad Sahroni Minta Polri Sikat Penjual Obat-Alkes Covid-19 Nakal

Ahmad Sahroni Minta Polri Sikat Penjual Obat-Alkes Covid-19 Nakal –  Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Berharap Polisi Menghentikan Pengedar Berbahaya Mengemudikan Obat Dan Alat Kesehatan (ALK) Yang Memiliki Batas Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Toko Online atau Aplikasi E-Commerce.

Ahmad Sahroni Minta Polri Sikat Penjual Obat-Alkes Covid-19 Nakal

vanevdebakim – “Polisi juga perlu berkoordinasi dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain, sehingga mereka bertanggung jawab untuk menjaga harga tetap rendah,” kata Sahroni.

Baca Juga : Stafsus Menkeu Mengakui Utang RI Bertambah dalam 2 Tahun Terakhir

Sahroni berpendapat bahwa polisi harus memiliki unit khusus yang berkoordinasi dengan bisnis online untuk menangkap pedagang berbahaya. Menurut dia, toko-toko dengan pengecer yang meminta harga tidak wajar harus segera ditutup. Menurut dia, penjualan obat dan alat kesehatan yang melebihi harga komersial tidak bisa dibenarkan.

“Misalnya untuk oksimeter harganya biasanya di bawah seratus ribu, sekarang naik jadi Rp 200 ribu, hanya jadi Rp 300 ribu. Kemudian juga ivermectin yang umumnya dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000 per tablet. , artinya hampir 200 ribu per strip”, ujarnya.

Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mencari untung dengan sering menaikkan harga. Dia juga mempertanyakan hati nurani penjaja e-commerce yang nakal.

“Banyak orang yang sangat membutuhkan, tetapi harganya naik. Dimana hati nurani kita? Bahwa penjual untung, tetapi sekarang saatnya untuk membuka sedikit sentimen untuk mendukung banyak orang di masa pandemi ini. ,” dia menambahkan. dia berkata.

Sebelumnya, beberapa retailer e-commerce menunjukkan siap menindak tegas para pengedar narkoba yang merawat Covid-19 melebihi batas HET.

Hal ini juga sejalan dengan referensi HET Kemenkes edisi 11 obat yang digunakan untuk menyembuhkan pasien terpapar Covid-19.

Baca Juga : Penurunan Harga CPO Tak Begitu Berdampak Pada Saham Salim Ivomas (SIMP)

“Ini berlaku untuk apotek, toko obat, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Keputusan ini untuk menegaskan agar masyarakat membeli obat dengan harga terjangkau. Yang melanggar bisa ditindak tegas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Related Posts