Bansos Tunai Tahap 4 Sudah Mulai Dicairkan Oleh Pemprov DKI

Bansos Tunai Tahap 4 Sudah Mulai Dicairkan Oleh Pemprov DKI – Pemprov DKI Jakarta akan mulai membayar dana Bantuan Tunai Sosial (BST) tahap keempat mulai hari ini (Jumat/30/4). Nilai BST adalah Rp 300.000.

Bansos Tunai Tahap 4 Sudah Mulai Dicairkan Oleh Pemprov DKI

Informasi yang diunggah Pemprov DKI di akun Instagram @dkijakarta pada Jumat (30/4) menyebutkan: “Mulai 30 April 2021, penerima BST Tahap 4 sudah bisa mencairkan dana melalui ATM Bank DKI.”

Pemprov DKI memastikan pembayaran BST tahap keempat akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Dana BST yang tidak digunakan pada hari pembayaran tidak akan dikembalikan ke kas daerah.

DKI Pemprov mengatakan: “Oleh karena itu, penarikan dana bantuan tidak harus dilakukan pada hari pembayaran, tetapi bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan, sehingga tidak perlu antri di mesin ATM untuk mendapatkan bantuan.”

Pemprov DKI juga memastikan tidak akan memotong dana BST sebesar Rp 300.000. Dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Pemprov DKI dalam unggahan tersebut menjelaskan bahwa penerima BST tahap pertama tidak dapat menerima dana pada tahap kedua, ketiga, dan keempat. Pasalnya, Dinas Sosial DKI memutakhirkan data penerima manfaat melalui diskusi yang diikuti RT dan RW.

Kategori penerima manfaat dengan penghasilan tetap yang telah meninggal dunia, telah dimutasi, dan dianggap mampu, akan dihapus dari daftar penerima manfaat.

Dia mengatakan: “Karena pembaruan data penerima untuk setiap paket hingga April 2021, penerima PKH dan BPNT akan dikeluarkan dari penerima BSTT Tahap 4 pada April 2021.”

Pemprov DKI mendorong warganya melapor ke Dinas Sosial jika menemukan pemerasan. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi JAKI, atau Anda dapat menghubungi pusat panggilan atau obrolan WhatsApp untuk melaporkan selama layanan hari kerja.

Sebagai acuan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 699,43 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun 2020, atau 21% lebih besar dari realisasi PEN pada tahun 2020.

Anggaran akan dialokasikan untuk lima cluster. Secara spesifik, total perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, kesehatan Rp 176,3 triliun, UMKM dan klaster usaha Rp186,81 triliun, rencana prioritas Rp125,06 triliun, dan insentif usaha Rp53,86 triliun, triliunan rupiah.

Related Posts