Busyro Muqoddas Tolak Jaringan Radikal di Dalam KPK

vanevdebakim

Busyro Muqoddas Tolak Jaringan Radikal di Dalam KPK – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menolak masalah jaringan radikal Islam Taliban di lingkungan KPK. Ia memastikan bahwa tidak ada staf di instansi antikorupsi yang fanatik dengan sekte agama tertentu.

Busyro Muqoddas Tolak Jaringan Radikal di Dalam KPK

vanevdebakim – “Saya biasa menyebutkan bahwa ada kartu militan Taliban. Kecurigaan yang kuat adalah bahwa itu adalah produk berasal dari desas-desus politik kekaisaran. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada fanatisme kelompok agama di KPK baik itu Kristen, Hindu Islam atau Buddhisme, “kata Busyro didalam konferensi pers online, Jumat (7/5/2021).

Busyro mengungkapkan, ingat betul ada penyidik ​​senior KPK bernama Christian yang tetap beragama Kristen yang taat, dan jaksa bernama Kadek juga beragama Hindu yang taat.

“Lalu ada Novel Baswedan Cs yang memilih berubah standing berasal dari polisi menjadi penyidik ​​KPK yang bertugas di KPK agar bisa fokus di KPK,” ujarnya.

Namun, menurut dia, pas ini sangat disayangkan peran staf KPK berubah. Selain itu, ada masalah soal tes kewarganegaraan bagi pegawai KPK yang berubah peran di PNS atau ASN.

Tes mendapatkan 75 pegawai KPK tidak lulus. Busyro berpikiran tes wawancara itu sangat tidak masuk akal.

“Materi seleksi atau tes wawasan kebangsaan udah diajukan, tetapi materinya sangat semrawut, sangat absurd dan tidak mencerminkan keaslian nilai-nilai kebangsaan yang ditorehkan oleh para founding father didalam UUD 1945,” ujarnya.

75 pegawai KPK

Diketahui, hasil tes wawancara nasional diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, 75 karyawan udah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Namun, KPK belum secara resmi mengkomunikasikan nama-nama 75 pegawai antikorupsi yang belum memenuhi syarat persetujuan sebagai notifikasi pengiriman.

Selain itu, nasib 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat belum bisa ditentukan. Pasalnya, KPK ulang menyerahkan prosesnya kepada Kemenpan RB dan BKN.

Dari segi Info yang beredar, nama-nama penyidik ​​KPK senior Novel Baswedan sampai Yudi Purnomo juga di pada 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi kriteria persetujuan pemberitahuan pengiriman.

Related Posts