Ditargetkan Rampung Februari 2021 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Ditargetkan Rampung Februari 2021 Aturan Turunan UU Cipta Kerja – Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Dody Widodo memperkirakan keputusan turunan Undang-Undang Cipta Kerja baru dapat rampung terhadap akhir Februari 2020. Sejauh ini, pemerintah tetap tetap menggodok keputusan turunan tersebut.

“Sudah ditargetkan soon as possible syukur-syukur sanggup akhir Februari kami sanggup selesai,” kata dia di dalam diskusi FMB Menjaga Laju Keberlangsungan Industri di Tengah Pandemi,Bandar Bola

Dia mengatakan, untuk merampungkan keputusan turunan UU Cipta Kerja sesungguhnya butuh saat lama. Sebab, wajib koordinasi, sinkronisasi antar lintas sektor kementerian lembaga.

“Paling tidak kami kejar hingga Februari akhir syukur-syukur sanggup segera setelah selesai ya kami dapat segera implementasikan keputusan turunan itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, keputusan pelaksanaan UU Cipta Kerja terdiri berasal dari 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang mencakup bermacam sektor atau klaster.

“Belum ada UU yang mengamanatkan keputusan turunan sebanyak ini dan secepat ini. Targetnya terhadap Januari 2021, PP UU Cipta Kerja ini sanggup dilaksanakan,” kata Elen di dalam Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Palembang,

Dia menilai, percepatan penyelesaian keputusan turunan ini sekaligus untuk menangani krisis ekonomi yang disebabkan pandemi corona covid-19. Melalui UU cipta kerja ini pemerintah berusaha memfasilitasi masuknya investasi untuk menangani persoalan kurangnya lapangan pekerjaan.

“UU Cipta Kerja ini merupakan langkah strategis pemerintah di dalam menangani bermacam permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, karena banyak terobosan, kemudahan yang ada di dalam PP-PP tersebut,” kata dia.

10 RPP Cipta Kerja Paling Banyak Direspon Publik, Pemberdayaan UMKM Paling Populer

Pemerintah membentuk Tim Serap Aspirasi (TSA) untuk laksanakan sosialisasi dan serap aspirasi publik berkenaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) UU Cipta Kerja.

Adapun aksi TSA itu ditunaikan melalui webinar, bersua segera dengan aspirator, serta terhubung akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap RPP dan RPPres.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada TSA tidak terlepas berasal dari draf RPP yang udah diunggah ke di dalam web site formal UU Cipta Kerja. Sampai dengan 25 Desember 2020, 28 draf RPP udah diunggah ke website.

Ketua TSA Franky Sibarani membuktikan pihaknya dapat tetap menampung aspirasi masyarakat dan beri tambahan himbauan terhadap pembuatan RPP dan RPPres sebagai keputusan turunan UU Cipta Kerja.

“Sehingga semangat reformasi dan kemudahan berusaha yang merupakan elemen utama berasal dari UU Cipta Kerja sanggup tertuang secara menyadari di dalam RPP dan RPPres,” kata Franky di dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Beberapa pihak yang udah beri tambahan aspirasinya antara lain berasal dari Forum Kyai Kampung, PP Muhammadiyah, SAS Institute, UIN Syarif Hidayatullah, KPPOD, CorrDev Universitas Kristen Satya Wacana,Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), REI Institute, CSIS, Asosiasi UPK Nasional, dan elemen lainnya.

TSA mencatat RPP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUMKM beroleh masukan dan aspirasi terbanyak. Menyusul lantas RPP Lembaga Pengelola Investasi, dan RPP Penataan Ruang.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *