Kementerian Investasi dan Gojek Kolaborasi Berdayakan UMKM

Kementerian Investasi dan Gojek Kolaborasi Berdayakan UMKM – Kementerian Penanaman Modal/BKPM Online menandatangani nota kesepahaman dengan pihak aplikasi PT pada Kamis sore (29/7). KaryaAnakBangsa (Gojek) adalah aplikasi super kebanggaan anak-anak di tanah air. Kolaborasi ini akan menjadi efek sinergis dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia.

Kementerian Investasi dan Gojek Kolaborasi Berdayakan UMKM

vanevdebakim – Kerja sama Kementerian Penanaman Modal/BKPM dengan Gojek antara lain sosialisasi izin usaha UMKM. Mempromosikan perizinan usaha dan mengatasi kendala usaha UMKM. Juga mengembangkan dan mengembangkan keterampilan dan kapabilitas UKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing.

Penguatan dan penguatan UMKM yang dilakukan dalam kerjasama ini akan berupa kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 7. November 2020 tentang penciptaan lapangan kerja (UU CK).

Pemerintah berkewajiban untuk lebih mendorong peningkatan izin usaha, kemudahan, kemampuan dan daya saing UMKM.

Baca Juga : Kemnaker Pastikan BSU Lancar di Daerah PPKM Level dan 4

Pada tahun 2018, Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil mengumumkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 64,2 juta unit usaha atau UMKM, atau 99,9% dari seluruh unit usaha di Indonesia. UMKM telah menyerap 120 juta dari 130 juta tenaga kerja Indonesia, baik formal maupun informal.

RIyatno, Deputi Direktur Kementerian Kerjasama Penanaman Modal, atas nama Kementerian Penanaman Modal/BKPM, sejak awal Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM mendorong UMKM untuk berkembang dan maju menjadi wirausaha yang lebih besar. Dia mengatakan dia selalu menekankan pentingnya.

Namun tidak benar bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah UMKM tidak memahami legalitas izin usaha sehingga tidak dapat memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya.

“Tujuan Kementerian Penanaman Modal/BKPM adalah memberikan legalisasi atau dukungan tambahan untuk memberikan tambahan sarana perizinan sebanyak mungkin kepada pelaku UMKM di semua Indonesia. Nota Kesepahaman ini secara khusus menambah pelaku UMKM sebagai berikut: Bukan upaya pemberian fasilitas untuk Gojek,” kata Riatno.

Baca Juga : Aset Kripto Kembali Hijau, Ripple Melonjak 10 Persen

Riyatno juga mengatakan, dalam waktu dekat Kementerian Penanaman Modal/BKPM akan menerapkan izin usaha berbasis risiko melalui sistem OSS pada 2 Agustus 2021.

Melalui kerjasama ini, Riyatno tidak hanya akan melayani UMKM, khususnya stakeholders UMKM, sebagai identitas dan legalitas, tetapi juga menyertakan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Sertifikat Garansi. produk.

NIB bagi pelaku UMKM dengan kegiatan usaha yang berisiko rendah memberikan pembinaan tambahan dari instansi terkait untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) serta identitas dan legalitas usaha. Ini juga digunakan sebagai lisensi tunggal untuk menyediakan fasilitas. Menurut hukum yang ditentukan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Shinto Nugroho, berterima kasih kepada Gojek atas kepercayaannya kepada Kementerian Penanaman Modal/BKPM untuk membantu mendukung berbagai program pengembangan UMKM di tanah air.

Berdasarkan data yang tercatat Kementerian Penanaman Modal/BKPM, antara 9 Juli 2018 hingga 30 Juni 2021, jumlah izin usaha UMKM yang tercatat di sistem OSS mencapai 3.155.229 NIB, sudah mencapai 83% dari total usaha. lisensi yang diterbitkan, atau 3.817.940.

Related Posts