Pemerintah Tandatangani SKB Pedoman UU ITE

Pemerintah Tandatangani SKB Pedoman UU ITE –  Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Pelaksanaan Transaksi dalam Undang-Undang Informasi Elektronik (UU ITE) telah resmi ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Pemerintah Tandatangani SKB Pedoman UU ITE

vanevdebakim – Penandatanganan SKB ini berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, dan disaksikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, SKB dalam bentuk pedoman ini diharapkan dapat menjadi cara agar penerapan undang-undang terkait UU ITE tidak mengundang penafsiran lebih lanjut dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. SKB ini berlaku selama revisi UU ITE dilakukan.

“Sambil menunggu kajian terbatas, pedoman pelaksanaan tiga menteri bisa ditandatangani dan seorang kepala lembaga dieksekusi di tingkat menteri dan bisa memberikan dukungan maksimal kepada masyarakat,” kata Mahfud di kantornya, Rabu (23/6).

Baca Juga : Prabowo Buka-Bukaan di Podcast Deddy Corbuzier

Mahfud mengatakan, SKB ini sebenarnya dibuat setelah pihaknya menerima informasi dari berbagai pihak, seperti polisi, kejaksaan, Kominfo, masyarakat, LSM, kampus, korban, menurut pelapor.

“Semuanya diajak berdiskusi, ini hasilnya,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan, revisi dan penjabaran SKB ini juga dilakukan untuk menanggapi nada publik yang mengakui UU IT sering merugikan korban.

Pasalnya, UU ITE disebut sebagai pasal karet dan mengundang kriminalisasi, termasuk diskriminasi. Karena itu, pihaknya telah mengeluarkan dua ketentuan, yakni kajian terbatas dan penyusunan pedoman pelaksanaan.

Sesuai ketentuan rapat internal pemerintah kemarin, 8 Juni 2021, yang memutuskan: pertama, konsep kajian terbatas UU ITE, lalu kedua tentang pedoman pelaksanaan berbagai pasal UU ITE. , Pasal 27, 28, 29 dan 36,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Plat juga meminta agar pedoman pelaksanaan SKB ini dapat membantu penegakan hukum ITE sebagai ketentuan khusus hukum pidana atau lex spesialis, yang menggarisbawahi penerapan restorative justice.

Baca Juga : Cemburu Buta, Seorang Mama Muda di Sumenep Bunuh Bocah 4 Tahun

Lebih lanjut Plate, penyelesaian persoalan terkait UU ITE bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadilan.

“Hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat posisi putusan peradilan pidana sebagai upaya terakhir atau last resort untuk menyelesaikan permasalahan hukum,” ujarnya.

Dijelaskannya, pedoman pelaksanaan dalam SKB ini sebenarnya memuat penjelasan mengenai definisi, persyaratan dan keterkaitan, serta keputusan hukum lainnya, pada unsur-unsur yang sering menjadi sorotan publik.

“Pedoman pelaksanaan ini merupakan lampiran dari ketetapan bersama yang telah ditandatangani sebelumnya, yang meliputi delapan substansi mutlak pasal-pasal UU ITE,” ujarnya.

Related Posts