Pengusaha: Keputusan PSBB Jawa-Bali Dinilai Kurang Tepat

Pengusaha: Keputusan PSBB Jawa-Bali Dinilai Kurang Tepat

Pengusaha: Keputusan PSBB Jawa-Bali Dinilai Kurang Tepat

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan solusi jitu untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Sehingga, walau PSBB diterapkan secara berulang-ulang dipastikan penularan virus mematikan asal China itu masih selalu ada.

“Kalau menurut aku rela PSBB berapa kali pun tidak bakal merampungkan masalah, karena akar permasalahannya bukan itu,” ujar dia di dalam webinar bertajuk Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Sektor Bisnis dan Pelaku Usaha, Jumat (8/1/2021).

Bos Apindo ini mengatakan, solusi jitu untuk membasmi Covid-19 ialah dengan menambah kesadaran masyarakat bakal protokol kesehatan. Sehingga upaya yang disita pemerintah waktu ini diakui tidak benar sasaran.

“Kalau akar masalahnya itu dari masyarakatnya untuk lebih aktif protokol kesehatan. Ini yang tidak kita antisipasi,” terangnya.

Walhasil kebijakan pembatasan sosial yang kini lagi diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali justru diyakini bakal mengancam kesibukan bisnis. Padahal, di industri proses tracking dipastikan lebih baik ketimbang yang tersedia terhadap tataran masyarakat.

“Kita jika memandang begini kita terhitung bingung, ini sebenarnya rela bagaimana. Karena jika kita misalnya di manufaktur, sebenarnya betul tersedia yang cukup besar (kasusnya), begitu kita tracing itu dapetnya ya dari lingkungannya. Ini bukan karena lingkungan kerjanya, tetapi dari lingkungan rumahnya,” tukas pengusaha itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembatasan kesibukan masyarakat Jawa-Bali diterapkan untuk menahan lonjakan persoalan Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Hal inilah yang menjadi alasan kebijakan tersebut diterapkan terhadap 11-25 Januari 2021.

“Berdasarkan pengalaman knowledge yang ada, setelah libur besar itu tersedia kenaikan (kasus Covid-19) 25 hingga 30 persen. Kalau kita kalkulasi dari tahun baru itu jatuhnya pertengahan bulan Januari,” kata Airlangga di dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Kamis (7/1).

Airlangga menyatakan kebijakan pembatasan kesibukan di Jawa-Bali ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam. Menurut dia, ketentuan ini disita merujuk data-data yang untuk mengantisipasi pelonjakan akibat liburan.

Kendati begitu, dia utamakan pemerintah selalu mempertimbangkan kesibukan sosial ekonomi masyarakat. Airlangga menyebutkan sektor-sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi, keuangan, logistik, hingga menyangkut keperluan sehari-hari masih bisa beroperasi 100 persen.

“Sektor esensial diakses 100 persen dengan pengaturan jam operasi dan penerapan protokol kesehatan,” tutur dia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *