Perkuat Pasar Modal di Tengah Pandemi Covid-19 Tengok Sederet Kebijakan OJK

Perkuat Pasar Modal di Tengah Pandemi Covid-19 Tengok Sederet Kebijakan OJK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal selama 2020 udah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memelihara daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian pengaruh pandemi Covid-19.

Berbagai kebijakan selanjutnya terhitung seirama bersama dengan usaha Pemerintah dalam menggerakkan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“OJK udah mengeluarkan banyak kebijakan pre-emptive dan extraordinary untuk memelihara keyakinan dan stabilitas pasar, menambahkan area bagi sektor riil untuk bertahan dan memelihara fundamental instansi jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 di Bursa Efek Indonesia, Rabu (30/12/2020).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluang itu terhitung tunjukkan apresiasi atas terjaganya stabilitas di Pasar Modal dalam hadapi gejolak perekonomian dan berharap ketahanan Pasar Modal jadi tidak benar satu instrumen yang mampu mempercepat usaha pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan ada UU Cipta Kerja, vaksin Covid 19 dan resilient investor ritel serta transparansi dan akuntabilitas maka pasar modal Indonesia akan makin stabil dan sembuh di 2021,” kata Airlangga.

Selama periode Maret sampai bersama dengan Desember 2020, OJK udah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus terhadap tiga hal yakni:Bandar Bola

1. Relaksasi bagi pelaku industri pada lain sesuaikan penyelenggaraan RUPS yang mampu dilakukan secara elektronik bersama dengan menerbitkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi perihal kewajiban pelaporan, dan relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada stakeholder perihal bersama dengan perubahan dan atau potongan harga pungutan atau biaya kepada pelaku industri, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan instansi jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan bersama dengan menerbitkan POJK 37 /POJK.04/2020.

2. Pengendalian volatilitas dan memelihara kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, pada lain bersama dengan pelarangan short selling untuk sementara sementara dan diperbolehkannya buyback saham tanpa lewat RUPS oleh Emiten; dan

3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, pada lain bersama dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan kemudahan Emiten/Perusahaan Publik serta pihak lain dalam mengemukakan laporan dan surat menyurat kepada OJK lewat SPE-IDX.

Kebijakan OJK selanjutnya mampu meredam volatilitas dan memelihara stabilitas pasar bersama dengan IHSG yang ulang menguat dan meningkatnya keyakinan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di jaman pandemi.

Hingga akhir th. 2020, pasar saham ulang stabil dan berangsur sembuh bersama dengan IHSG terhadap 29 Desember kemarin ditutup di level 6.036,17 atau secara year to date terkoreksi 4,18% atau mengalami kenaikan sebesar 53,7 prosen dibandingkan level terendahnya terhadap 24 Maret lalu.

Per 29 Desember 2020, jumlah investor Pasar Modal terhitung tercatat naik sebesar 56 prosen dari 31 Desember 2019 sebesar 2,48 juta jadi sebanyak 3,87 juta. Peningkatan jumlah invetor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 th. yang capai kira-kira 54,79 prosen dari total Investor.

Selain itu, nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal terhitung tetap meningkat. Hingga 28 Desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85% dari pada mulanya terhadap 30 Desember 2019 tercatat Rp 542,2 triliun naik jadi Rp579,33 triliun.

Secara akumulatif per 29 Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) terhitung naik sebesar 2,28 prosen dibandingkan posisi 30 Desember 2019 dari Rp802,65 triliun jadi Rp820,98 triliun.

Jumlah total product RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 bersama dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp249,92 triliun.

Di th. 2020, OJK udah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 emisi yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, 16 Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap I, dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap II, bersama dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp118,70 triliun.

Dari 169 kegiatan Penawaran Umum selama th. 2020 tersebut, di antaranya merupakan 48 Emiten Efek berwujud Ekuitas baru dan 6 Emiten Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk baru.

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Berbagai kebijakan Pasar Modal terhitung dikeluarkan OJK sejalan bersama dengan usaha Pemulihan Ekonomi Nasional bersama dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, perlindungan implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

1. Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 berkenaan Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodir kebutuhan UKM untuk memakai industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan bersama dengan langkah penerbitan Efek supaya mampu membantu kebutuhan pengembangan UKM. Regulasi ini OJK memicu kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memakai industri Pasar Modal, yakni bersama dengan memperluas Efek yang di tawarkan tak hanya berwujud ekuitas (saham) terhitung mampu Efek berwujud pinjaman dan atau Sukuk.

Selain itu terhitung memperluas persyaratan Penerbit (issuer) dari yang pada mulanya adalah badan hukum berwujud PT saat ini boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum layaknya Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.

2. Penerbitan ketentuan dalam rangka membantu implementasi UU Tapera. OJK udah menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2020 yang sesuaikan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta penyediaan sistem penunjang pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh instansi penyimpanan dan penyelesaian.

3. Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, perihal pasal 154 sampai bersama dengan pasal 172 UU Cipta Kerja berkenaan pelaksanaan investasi pemerintah pusat lewat pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) /Souvereign Wealth Fund (SWF) serta pasal 300 ayat (2) berkenaan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk DaerahUU Nomor 11 Tahun 2020 berkenaan Cipta kerja dalam Pasal 300 ayat (2) udah menambahkan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah danatau Sukuk Daerah, yakni cuma memadai mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tanpa mesti mengajukan izin lebih-lebih dahulu kepada DPRD setempat.

Selain kebijakan tersebut, untuk tingkatkan keyakinan dan memelihara investor Pasar Modal, OJK udah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 berkenaan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk tingkatkan hak-hak investor yang dirugikan akibat ada pelanggaran terhadap ketetapan perundang-undangan di bidang Pasar Modal bersama dengan langkah menambahkan perintah tertera kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.Kemudian OJK terhitung OJK udah menetapkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 berkenaan Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian bersama dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan ini sesuaikan ketentuan peningkatan besaran batasan paling tinggi pembayaran pindah rugi untuk tiap tiap Pemodal dan tiap tiap Kustodian bersama dengan memakai Dana Perlindungan Pemodal yakni Batas maksimal pindah rugi per Pemodal naik dari Rp 100 juta per Pemodal jadi Rp 200 juta per Pemodal. Batas maksimal pindah rugi per Kustodian naik dari Rp 50 miliar per Kustodian jadi Rp 100 miliar per Kustodian.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang udah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional lewat penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk membantu program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat sementara untuk memelihara momentum pemulihan ekonomi nasional.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *