Revisi UU Cipta Kerja: Hambat Pemulihan Ekonomi di 2022

Revisi UU Cipta Kerja: Hambat Pemulihan Ekonomi di 2022 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersyarat dan mengikat. bawah. Pemerintah diharuskan untuk mengubah undang-undang berikut dalam waktu dua tahun.

Revisi UU Cipta Kerja: Hambat Pemulihan Ekonomi di 2022

Vanevdebakim – Pitter Abdullah, Direktur Riset Indonesia di Indonesia Economic Reform Center (Core), mengatakan putusan MK itu merugikan pemerintah karena telah menghambat kegiatan besar pemerintah selama tiga tahun. Terakhir. Alhasil, 2022 diharapkan bisa pulih menggunakan UU Penciptaan Lapangan Kerja. Ini justru sebaliknya.

Baca Juga : Pemerintah Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tercapai

“Namun dengan adanya putusan MK itu, pemerintah harus mundur sedikit, yang tentunya akan mengacaukan agenda pemulihan ekonomi,” kata Pitter

Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemerintah mengamandemen UU Cipta Kerja diyakini tidak akan mengurangi kepercayaan investor di Indonesia. Karena pemilik uang selanjutnya memahami dan sangat yakin bahwa pemerintah akan menindaklanjuti permintaan MK.

“Tapi ini pasti akan mencegahnya. Investor cenderung menunggu investasinya terwujud,” pungkasnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusannya, Hakim Anwar Usman dari MK juga mengatakan UU Cipta Kerja akan tetap berlaku hingga legislatif, pemerintah, dan DPR memperbaiki formasi sesuai tenggang waktu sementara yang ditentukan dalam putusan. Saya membuktikan itu.

“Kecuali jika ditafsirkan sebagai” tidak ada perbaikan yang dilakukan dalam waktu dua tahun sejak keputusan ini diumumkan, “berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ia tidak memiliki kapasitas hukum yang bersyarat dan mengikat.” Anwar Usman dari MK, saat membacakan putusan yang dipantau Jakarta, Kamis, disiarkan langsung di kanal YouTube MK.

Baca Juga : Cara Ajaib untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan

Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan anggota parlemen untuk melakukan perbaikan untuk jangka waktu sementara hingga dua tahun. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja secara permanen inkonstitusional karena keputusan berikut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan jika pembuat undang-undang tidak melakukan perubahan apa pun dalam tenggang waktu sementara berikutnya.

“Jika pembuat undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan ( UU Cipta Kerja ) dalam masa tenggang sementara dua tahun, undang-undang atau ketentuan yang diubah atau materi Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah dengan Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan adalah sah. Harus dinyatakan sebagai.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi terbukti menangguhkan semua tindakan atau kebijakan strategis dan berpengaruh luas, dan dibenarkan mengeluarkan aturan penegakan baru untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Belum diubah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020), Tambahan dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Related Posts