Stafsus Menkeu Mengakui Utang RI Bertambah dalam 2 Tahun Terakhir

Stafsus Menkeu Mengakui Utang RI Bertambah dalam 2 Tahun Terakhir –  Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengakui pinjaman pemerintah meningkat dalam dua tahun. terakhir menangani pandemi covid-19. Peningkatan pinjaman pemerintah semakin meningkatkan rasio pinjaman terhadap produk domestik bruto (PDB).

Stafsus Menkeu Mengakui Utang RI Bertambah dalam 2 Tahun Terakhir

vanevdebakim – “Tahun ini dan tahun lalu, porsi pembiayaan utang kami cukup tinggi, tapi sebelumnya kami berhasil mempertahankan rasio 30 persen. Tahun berikutnya (rasio pinjaman terhadap PDB) meningkat menjadi 38 persen, hingga sekarang sekitar 41 persen pinjaman terhadap PDB,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah harus meningkatkan pinjaman karena penerimaan negara, terutama pajak, turun akibat pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang terbatas, sehingga perekonomian menjadi lambat.

Baca Juga : Pemerintah Tandatangani SKB Pedoman UU ITE

Sementara itu, belanja negara meningkat untuk membiayai pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

“Di sini kita dilema, di satu sisi kita butuh penerimaan lebih, tapi kita tidak bisa konsekwensi di On sisi lain kita harus bertahan, kemudian ruang fiskal meluas, defisit melebar, kita berhutang, pembiayaan ini akan menutupi kebutuhan kita,” jelasnya.

dia memastikan pemerintah tidak bisa berutang padanya. Triknya adalah menghasilkan dampak dari skenario pertumbuhan berbasis pendapatan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah dapat mereformasi sistem perpajakan baik dari segi regulasi, administrasi, dll, sehingga lebih banyak masyarakat yang membayar pajak.

“Meskipun pinjaman masih relatif baik, terkendali, aman, tetapi kami juga percaya bahwa kami tidak boleh terus meningkatkan pinjaman. Namun, kami baik-baik saja, pemerintah berhati-hati untuk meningkatkan pinjaman, kami terus mengelolanya dengan baik, kami mengabaikannya. dan pertumbuhan ekonomi, kita perlu fokus pada penerimaan pajak yang lebih berkelanjutan karena pajak adalah gotong royong,” ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah pinjaman dari pemerintah Indonesia sebesar Rs 6.418,15 triliun atau setara dengan 40,49 persen produk domestik bruto (PDB) pada akhir Mei 2021.

Baca Juga : Naik Tiga Kali Lipat, Pada Kuartal l 2021 Laba Amazon Capai Rp 117,4 T

Jumlah tersebut berkurang sebesar Rp. 109,14 miliar pada bulan lalu sebesar Rp. 6.527,29 triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun, dibandingkan Mei 2020, jumlah pinjaman pemerintah meningkat sebesar Rp. 5. 258,57 triliun atau 32,09 persen dari PDB.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah Indonesia tidak akan mampu membayar utangnya. Hal ini disebabkan rasio pinjaman terhadap pendapatan Indonesia telah mencapai 369 persen atau jauh di atas rekomendasi Pengurangan Hutang Internasional (IDR) sebesar 92-176 persen dan daya tarik IMF Dana Moneter Internasional (IMF) dari 90 menjadi 150 persen seratus.

Related Posts